Rencana Zona Larangan Sepeda Motor Tuai Protes

Rencana Zona Larangan Sepeda Motor Tuai Protes

erp1705e

Rencana Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki T. Purnama (Ahok) untuk menerapkan zona larangan sepeda motor di beberapa ruas jalan ternyata mengundang reaksi penolakan dari sejumlah pihak. Pakar transportasi dari Institut Teknologi Bandung (ITB) Ofyar Z Tamin berkomentar rencana Ahok tersebut tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Ofyar berpendapat bahwa sepeda motor punya hak yang sama yang diatur di dalam UU tersebut. Tidak ada pasal yang melarang sepeda motor untuk melintas di ruas jalan manapun selain di jalan tol atau jalan bebas hambatan. Yang ada di dalam UU tersebut adalah pembatasan lalu lintas sepeda motor pada ruas jalan tertentu pada waktu tertentu. Artinya walau dibatasi tetap harus ada masa berlakunya.

“Pebatasan itu bisa dilakukan dengan cara electronic road pricing (ERP) contohnya. Jika di jalan-jalan protokol akan diberlakukan ERP, tapi tetap harus diberlakukan juga terhadap sepedamotor dan bukan berarti mereka dilarang melintas. Dan mereka harus di jalur kiri,” ujarnya dikutip dari DapurPacu, Kamis 10 April 2014.

“Jadi intinya Pemerintah tidak bisa seenaknya bikin aturan yang melarang sepedamotor melintas. Ini sudah jelas, kok, bahwa di dalam UU saja hanya dibatasi, bukan dilarang,” tutupnya.

Bagaimana menurut Jakartans?

DapurPacu

loading…


[related_post themes="flat" id="3616"]

8 Responses to "Rencana Zona Larangan Sepeda Motor Tuai Protes"

  1. budi  14 April 2014 at 17:31

    Jakarta sudah kelebihan sepeda motor. Tapi harusnya dikontrol dari atas, dari penjualan motornya. Kurang efektif kalau menekan pengguna tapi pejualan dan penawaran kredit murah terus berjalan. Takut nekan yang punya industri?

    Balas
  2. AnakJakarte  14 April 2014 at 17:34

    Enak aje nih Ahok. Sama-sama bayar pajak woi.

    Balas
  3. Michael  14 April 2014 at 17:38

    Go Ahok ! Kalau tidak dipaksakan, Jakarta tidak akan maju. Malu sama ibukota negara lain. Pemotor di Jakarta itu terlalu banyak dan terlalu sulit untuk diharapkan kepatuhannya terhadap peraturan yang ada. Lebih baik sekalian beberapa jalan utama disterilkan, lihat hasilnya bagaimana, kalau berpengaruh ya dilanjutkan kalau tidak ya direvisi.

    Balas
  4. ivory  16 April 2014 at 13:10

    saran saya tol tengah kota ditiadakan aja, jadi tidak ada pembatas tol dan jalanan jadi terlihat lebar, ruas jalan jadi banyak. biaya tol n SDM nya di alihkan untuk angkutan masal yang lebih baik seperti MRT, monorel n bus. untuk motor di kasih jalan khusus pengendara motor disebelah kiri seperti yang beberapa waktu berlaku di Surabaya. semoga berguna, semoga Jakarta bisa menjadi kota yang nyaman dan tertib berlalu lintas.

    Balas
  5. Moskow  22 April 2014 at 08:47

    Kata siapa kalau membatasi penggunaan motor itu akan mengurangi macet ? Toh jalan bebas hambatan yang tidak dilalui oleh motor saja pasti macet kok. Caranya ya penggalakan penggunaan kendaraan umum atau penggunaan kendaraan sepeda. Di negara berkembang kan, kalau memakai mobil menjadi nilai prestige ! Kalau motor memang “sifat” pengendaranya yang bikin macet, pak !

    Balas
  6. Xeva  13 Juni 2014 at 08:53

    Saya setuju untuk mengkhususkan motor diberi jalur khusus di sebelah kiri. Di Salatiga, Jawa Tengah diberlakukan seperti itu dan saya lihat menjadi lebih tertib.

    Balas
  7. madhan  13 Juni 2014 at 09:38

    Aturan mah stop penjualan mobil dan motor.percuma dibangun jalan layang non tol tapi penjualan motor dan mobil meningkat.

    Balas
  8. ali sadikin  13 Juni 2014 at 14:43

    cepet benahi transportasi umum, sebagian orang yang masih waras juga males macet kali.

    Balas

Leave a Reply

Your email address will not be published.

CityHype
Gizmo.id
The GeoTimes
Islandnesia